INDRALAYA-Untuk pertama kalinya Kementerian Dalam Negeri RI melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Ahli Utama Pengawas Pemerintahan (PPUPD) dengan peserta dari PPUPD Ahli Madya yang telah memenuhi persyaratan dari Inspektorat Jenderal Kemendagri, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten /Kota berasal dari Provinsi Sumut, Riau, Sumsel, Lampung, Sulawesi Selatan, Bali dan NTB, Gorontalo, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat. Diklat penjenjangan Ahli Utama PPUPD ini dibuka langsung oleh Kepala BPSDM Kemendagri Dr. Teguh Setyadi pada Senin 29 Maret 2021 di Hotel Sparks Mangga Besar Jakarta Barat.. Diklat akan berlangsung dari tanggal 29 Maret 2021 samai 11 April 2021.  Dari Provinsi Sumatera Selatan hanya mengirim 3 orang peserta yaitu Nursiwan dari Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, Subandi dari Inspektorat Kab Lahat, dan Ir. Mohammad Najib, M.Si dari Inspektorat Daerah Kab Ogan Ilir.

BUPATI OGAN ILIR PANCA WIJAYA AKBAR PIDATO DI DEPAN RAPAT PARIPURNA DPRD KAB OGAN ILIR SEKALIGUS SERTIJAB DENGAN PEJABAT SEMENTARA BUPATI YANG LAMA

INDRALAYA-Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar memberikan pidato perdana di gedung DPRD Ogan Ilir di Tanjung Senai, Indralaya, Senin 01 Maret 2021.  Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar dan Ardani menegaskan komitmen membangun daerah.  Panca mengatakan, seperti janji saat kampanye, visi Ogan Ilir bangkit berlandaskan masyarakat bermoral, beriman, beretika dan bertakwa.

" Misi kami membangkitkan kemajuan di bidang birokrasi, pendidikan, ekonomi, infrastuktur, gairah politik demokrasi, " 

RAKORNAS AAIPI TAHUN 2020

JAKARTA - Rapat Kerja Nasional Assosiasi Auditor Itern Pemerintah Indonesia (AAIPI) tahun 2020 dilakukan secara online melalui Zoom Meeting Conference, Rabu 23 Desember 2020 di BPKP Kementerian Keuangan RI. 

AAIPI adalah organisasi profesi yang beranggotakan perorangan dan unit kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. APIP antara lain Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, Inspektorat Provinsi, BPKP, Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Rapat diawali dengan sambutan oleh Ketua Umum AAIPI, Irjen Kementerian Keuangan, Sumiyati yang menyebutkan bahwa APIP dituntut untuk melakukan pengawasan yang bernilai tambah melalui kegiatan assurance and consulting. Perubahan paradigma APIP yang semula hanya sebagai watchdog pencari kesalahan, menjadi strategic partner yang membantu manajemen dalam mengatasi berbagai permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bahkan diharapkan dapat menjadi trusted advisor.

Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD

 

JAKARTA-Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk melakukan percepatan penyerapan APBD sebagai bagian untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, telah Diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD TA 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat kepada Gubernur dan Bupati/Walikota pada tanggal 2 November 2020 Nomor: 903.05/5999/SJ tentang Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD.

Dalam surat tersebut disampaikan beberapa hal

TIM INSPEKTORAT LAKUKAN ASISTENSI PENGADAAN SEMBAKO BANTUAN PENANGANAN DAMPAK COVID-19 DI GUDANG KEMENTERIAN SOSIAL

INDRALAYA-Hari ini Kamis 30 April 2020 Tim Inspektorat Ogan Ilir melakukan Asistensi tahap ll kesiapan stok Sembako di gudang Kementerian Sosial Indralaya. Insya Allah jumat 01 Mei 2020 akan dibagikan secara simbolis oleh Bupati Ogan Ilir HM Ilyas Panji Alam ke desa-desa di 16 kecamatan. Secara bertahap seluruh KK akan mendapat Bantuan Sembako. #Dampak covid-19.  Seperti diketahui Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020 melalui penyesuaian atau Refocussing anggaran akan dipergunakan untuk meringankan beban masyarakat akibat dampak Pandemi Covid-19 di Kabupaten Ogan Ilir.

Pembagian Sembako secara gratis ini akan diberikan kepada seluruh keluarga sesuai KK yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Ogan Ilir sebanyak 122.516 KK.

PENGGUNAAN ANGGARAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN OGAN ILIR

INDRALAYA-Mulai bulan Maret 2020 kondisi dampak adanya virus COVID-19 mulai terasa di Kabupaten Ogan Ilir.  Walau hingga saat ini tidak ada warga Ogan Ilir yang terkena Positif Virus Corona Covid-19.  Melalui Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 267/KEP/BPBD/2020 tertanggal 18 Maret 2020 telah ditetapkan Status Kabupaten Ogan Ilir berupa :

SOSIALISASI PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI DATA DOKUMENTASI MELALUI PPID PEMKAB OGAN ILIR

Indralaya-Bertempat di ruang rapat Bupati Ogan Ilir KPT Tanjung Senay Indralaya berlangsung kegiatan  Sosialisasi Pelayanan Pemberian Informasi data dokumentasi melalui PPID Pemkab Ogan Ilir dihadiri seluruh OPD dan Kecamatan setempat Kab OI. Kegiatan sosialisasi berlangsung hari Kamis 28 Februari 2020, turut hadir dari Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir diwakili Irdabanwil IV Hj. YUNIDAR, S.IP, M.SI dan staff. Bupati OI diwakili Asisten ll Setda OI H. Muchsin, ST, MM mengatakan keterbukaan Informasi publik merupakan ketaatan setiap badan publik utk menyampaikan informasi dan data yg memerlukan sesuai UU yg cepat dan akurat serta bertanggung jawab.  Transparan mudah dpt diakses masyarakat, akuntabilitas dpt dipertanggungjawabkan secepatnya UU, kesamaan hak tdk membedakan rasa dsb. Kepada pengelola PPID agar dapat menyediakan data dan informasi secara rutin dan berkala.

PEJABAT FUNGSIONAL P2UPD DI INSPEKTORAT OGAN ILIR DIBEKALI TUPOKSI PENGAWAS PEMERINTAHAN

BANDUNG-Sebanyak 6 (enam) orang Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dari Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir kembali mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Pengawas Pemerintahan bagi PNS yang diangkat melalui Inspassing tahun 2019.  Diklat dilaksanakan oleh Badan Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri Wilayah I Bandung ini berlangsung selama 15 hari dimulai tanggal 10 Februari 2020 hingga 22 Februari 2020. 

Diklat yang diikuti oleh merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh seluruh Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan semua jenjang (Pertama. Muda, Madya dan Utama) dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pejabat fungsional yang diembannya.