Laman

Jumat, 31 Maret 2017

KEMENPAN RB LAKUKAN BIMTEK PENGELOLAAN PELAPORAN MASYARAKAT MELALUI SP4N LAPOR DI JAKARTA

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI melaksanakan  kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan penerapan aplikasi pelaporan dari masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan di daerah utamanya pelayanan publik melalui media Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) bagi Pemerintah Daerah.   Kegiatan Bimbingan Teknis SP4N LAPOR bagi Pemerintah Daerah ini dilaksanakan di Kantor Kementerian PAN RB Jakarta Kamis 30 Maret 2017 diikuti oleh 60 orang pejabat pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Menurut Menteri PAN RB melalui Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Muhammad Imanudin menyampaikan bahwa Bimtek pengelolaan SP4N LAPOR ini bertujuan agar pemerintah di setiap daerah lebih memanfaatkan teknologi yang sudah ada serta lebih sigap menindaklanjuti berbagai pelaporan, pengaduan dari berbagai kalangan masyarakat.
Konsep Sistem Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N LAPOR dilaksanakan berdasarkan  Peratuan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menpan-RB Nomor : 24 Tahun 2014, yaitu sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pemerintahan dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik.
SP4N bertujuan:
1. Penyelenggara dapat mengelola pengaduan secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, terkoordinasi;
2. Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kemenpan-RB, Kantor Sekretariat Presiden dan Ombusment RI telah menandatangani MoU untuk memanfaatkan sistem LAPOR! dan pada tahun 2017 diharapkan agar mekanisme pengaduan pada seluruh K/L/D telah terintegrasi dengan sistem LAPOR.
LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Permenpan-RB No. 3/2015 yang mengamanatkan seluruh Pemda dalam menyelenggarakan penanganan pengaduan terintegrasi dengan LAPOR
LAPOR! dilengkapi dengan sistem pemantauan status pengaduan, sehingga apabila ada pengaduan yang tidak direspon maka dapat dilimpahkan kepada Ombudsman sesuai dengan ketentuan UU Ombudsman