Laman

Minggu, 26 Maret 2017

TIM INSPEKTORAT KAB OGAN ILIR LAKUKAN REVIEW LKPD SELURUH OPD HINGGA KECAMATAN

TANJUNG SENAY - Sejak awal Maret 2017 Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan review terhadap seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun dan dilaporkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Kabupaten Ogan Ilir untuk laporan tahun anggaran 2016.  Kegiatan review terhadap LKPD OPD tahun 2016 saat ini adalah sebagai bagian upaya untuk menerima kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemkab Ogan Ilir yang LKPD tahun 2014 lalu pernah mendapatkan Opini WTP. 
Reviu LKPD OPD ini dimaksudkan untuk menjamin kualitas LKPD agar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan  (SAP) dan bebas dari salah saji yang material.  
Inspektur Inspektorat Kab Ogan Ilir Drs. H. Maulana Jamil, MM menyebutkan bahwa Inspektorat akan menerbitkan surat pernyataan telah direviu atas LKPD dan selanjutnya LKPD akan ditandatangani oleh Bupati sebelum diserahkan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel untuk diperiksa dan diberikan opini.
Dalam kegiatan reviu ini, Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir memberikan pendampingan kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah agar dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan mendorong percepatan tindak lanjut atas permasalahan yang dapat mengganggu opini BPK atas LKPD.
Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai bentuk dari suatu tanggung jawab, pemerintah daerah yang mengeluarkan harus secara eksplisit menyatakan dalam surat pernyataan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.
Dalam pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP) diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, proses reviu menjadi krusial untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan amanah peraturan perundangan dan dalam rangka mewujudkan tata kelola yang lebih baik.