Laman

Senin, 17 April 2017

BUPATI OGAN ILIR SERAHKAN LAPORAN KEUANGAN 2016 KEPADA BPK PROVINSI SUMSEL

PALEMBANG - Bupati Ogan Ilir HM. Ilyas Panji Alam  pada kamis 31 Maret 2017 lalu telah menyerahkan  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Ogan Ilir bersama dengan 12 pemerintah kabuaten/kota se-Sumsel kepada Kepala BPK Perwakilan Prov Sumsel di Palembang. Hal ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Laporan Keuangan disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehubungan dengan hal tersebut, Kamis (31/3/2017), BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menerima penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 sebanyak 12 entitas secara serentak yang disertai dokumen pendukungnya yang terdiri atas Surat
Pernyataan Tanggung Jawab; Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); Neraca; Laporan Operasional (LO); Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); dan Laporan Hasil Reviu Inspektorat. Pemerintah Daerah yang menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah pada Tanggal 31 Maret 2017 tersebut adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, Pemerintah Kota Lubuklinggau, dan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
Sehari sebelumnya pada tanggal 30 Maret 2017, terdapat 4 (empat) entitas yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 berbasis akrual, yaitu Kabupaten Lahat, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pemerintah Kota Pagaralam, dan Kabupaten Banyuasin.
Sementara, Pemerintah Kota Prabumulih merupakan Pemerintah Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan unaudited TA 2016 yang tercepat. Pemerintah Kota Prabumulih menyampaikan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 24 Maret 2017 dengan diserahkan langsung oleh Walikota Prabumulih.
Pada tahun 2016 seluruh entitas pelaporan keuangan mulai menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual. SAP berbasis akrual ini
juga merupakan penjabaran PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP (Basis Akrual) pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Penerapan SAP berbasis Akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan, Maman Abdulrachman, S.E. mengungkapkan bahwa dalam rangka memenuhi tugas konstitusinya, BPK melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang dimulai setelah penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah  oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada  BPK. “ Ketika pemda sudah menyerahkan laporan keuangan kepada BPK, itu berarti argo BPK sudah mulai berjalan dan 2 bulan setelah penyerahan LKPD, BPK harus merampungkan seluruh kegiatan pemeriksaannya dan  menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD yang dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan”. BPK juga melakukan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari pemeriksaan yang dilakukan, sehingga menurut SPKN, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan tersebut meliputi tiga laporan, yaitu: (1) laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, (2) laporan hasil pemeriksaan atas SPI, dan (3) laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.