Laman

Rabu, 12 Juli 2017

DPRD KABUPATEN OGAN ILIR SAMPAIKAN INISIATIF 29 RAPERDA

INDRALAYA - DPRD Kabupaten Ogan Ilir melalui Hak Inisiatif DPRD pada hari Senin 10 Juli 2017 di ruag Rapat Paripurna DPRD di Tanjung Senay Indralaya telah menyampaikan Hak Inisiatif berupa 29 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.  Acara yang dihadiri  Bupati Ogan Ilir HM. Ilyas Panji Alam tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Wahyudi, ST, Sekretaris Derah Ogan Ilir H Herman, SH, MM, Dindim 0402, Kapolres Ogan Ilir, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Ogan Ilir berlangsung dengan lancar.  
Bupati Ogan Ilir HM Ilyas Panji Alam menyambut baik salah satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan inisiatif DPRD Kabupaten Ogan Ilir tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir.
 “Saya apresiasi dan sambut baik Raperda Inisiatif DPRD OI ini. Karena memiliki landasan hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 124 ayat (2), Pasal 178 ayat (2) dan Pasal 299 ayat (2),” katanya saat Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian 29 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) OI Tahun 2017 di Gedung DPRD OI tersebut.
Terkait hal ini juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. “Raperda ini sebagai upaya DPRD OI meningkatkan kinerjanya sebagai satu diantara unsur Pemerintah Kabupaten,” katanya.
Bupati Ogan Ilir juga berharap pimpinan dan seluruh anggota DPRD OI dalam membahas 29 usulan Raperda sesuai mekanisme berlaku, guna mendapat persetujuan bersama dan ditetapkan sebagai peraturan daerah. “Kami berharap kerjasama bersemangatkan kemitraan antara DPRD dan Pemkab OI. Jika Raperda ini efektif dapat membawa manfaat bagi pembangunan  Ogan Ilir  di masa mendatang,” katanya.
Ilyas menambahkan Perda merupakan instrumen kebijakan guna mendukung pencapaian visi, misi dan prime mover pembangunan Kabupaten Ogan Ilir hingga tahun 2021 mendatang. “Perda harus berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lain.” katanya.


Sidang pari purna DPRD ini akan dilanjutkan dengan rapat komisi dan rapat paripurna pengambilan keputusan.