Rabu, 31 Maret 2021

 
INDRALAYA-Untuk pertama kalinya Kementerian Dalam Negeri RI melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Ahli Utama Pengawas Pemerintahan (PPUPD) dengan peserta dari PPUPD Ahli Madya yang telah memenuhi persyaratan dari Inspektorat Jenderal Kemendagri, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten /Kota berasal dari Provinsi Sumut, Riau, Sumsel, Lampung, Sulawesi Selatan, Bali dan NTB, Gorontalo, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat. Diklat penjenjangan Ahli Utama PPUPD ini dibuka langsung oleh Kepala BPSDM Kemendagri Dr. Teguh Setyadi pada Senin 29 Maret 2021 di Hotel Sparks Mangga Besar Jakarta Barat.. Diklat akan berlangsung dari tanggal 29 Maret 2021 samai 11 April 2021.  Dari Provinsi Sumatera Selatan hanya mengirim 3 orang peserta yaitu Nursiwan dari Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, Subandi dari Inspektorat Kab Lahat, dan Ir. Mohammad Najib, M.Si dari Inspektorat Daerah Kab Ogan Ilir.

Dr. Teguh dalam sambutannya mengatakan bahwa sesuai dengan perubahan Permenpan 15 Tahun 2009 menjadi Permenpan Nomor 36 Tahun 2020 maka kebutuhan Pejabat Fungsional Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah saat ini menjadi sangat penting untuk melakukan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Diklat penjenjangan Ahli Utama PPUPD ini pertama kalinya dilaksanakan sejak adanya Kementerian Dalam Negeri.  

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dr Tumpak Haposan dalam materi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyampaikan bahwa jabatan Fungsional PPUPD adalah jabatan sangat strategis dalam penyelenggaan pemerintahan daerah karena berfungsi sebagai assurance dan pengawasan yang bersinergi dengan penyelenggara pemerintahan di daerah.

Kedudukan PPUPD menjadi sangat penting di era reformasi birokrasi yang bertekad mengurangi terjadinya korupsi di Indonesia, demikian Ka BPSDM.

Melalui Diklat Penjenjangan Ahli Utama PPUPD ini, akan dipersiapkan pejabat fungsional yang mumpuni di Inspektorat dan di lingkungan pemerintah daerah, karena mereka ini dipersipkan dalam rangka pengendalian mtu yang efektif dan efisien di daerah.

Inspektur Jenderal Kemendagri Dr. Tumpak juga berpesan agar segera dibuat dan ditetapkan Anaisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Inspektorat masin-masing dalam rangka pengajuan tambahan formasi PPUPD Ahli Utama di provinsi, dab kabupaten/kota masing-masing serta segera disampaikan ke Inspektorat jenderal untuk kami teruskan kepada Kementerian PAN RB.  Dengan usulan formasi Jabfung PPUD Ahli Utama di Provinsi, dan Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Pusat (kementerian Dalam Negri dan Kemen PAN RB) akan direkomendasikan formasi masing-masing daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing.

Diklat Penjenjangan Ahli Utama PPUPD

Kemendagri ini diikuti sebanyak 25 peserta yang akan dipromosikan menduduki jabatan PPUPD Ahli Utama di Pusat dan di daerah masing-masing.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar