Laman

PEMERIKSAAN / PENGAWASAN

PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),  diperlukan peran pengawasan internal pemerintah secara optimal dan berkualitas. Melalui pengawasan intern dapat diketahui sejauhmana  suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien,  sesuai dengan  rencana dan  kebijakan yang telah ditetapkan  serta sesuai dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik.
Mendasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaran  Pemerintahan Daerah  pasal (24), dinyatakan  bahwa pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat  Daerah. Inspektorat Kabupaten/ Kota melakukan pengawasan terhadap: pertama, pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; kedua, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan ketiga,  pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan  daerah meliputi :
a.   Administrasi umum pemerintahan; dan
b.   Urusan pemerintahan.
Sedangkan pengawasan  Administrasi umum pemerintahan dilakukan terhadap  :
a.    Kebijakan daerah;
b.    Kelembagaan;
c.    Pegawai daerah;
d.    Keuangan daerah; dan
e.    Barang  daerah.
Sedangkan pengawasan urusan pemerintahan dilakukan terhadap :
a.   Urusan wajib;
b.   Urusan pilihan;
c.   Dana Dekonsentrasi;
d.   Tugas pembantuan; dan
e.   Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri.
Aparat pengawas intern pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui:
a.  pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
b.  pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
c.  pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu­-waktu dari unit/ satuan kerja;
d.  pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
e.  penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
f.   monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.
Selain hal-hal tersebut,  kegiatan pengawasan dilakukan dalam bentuk reviu  terhadap  laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Rivieu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah   bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 3 bulan setelah tahun  anggaran  selesai disampaikan kepada Badan Pemriksa Keuangan untuk dilakukan Pemeriksaan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan harus dilakukan reviu oleh Inspektorat daerah.



PEMBAGIAN WILAYAH KERJA MASING-MASING INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN, TELAH DIATUR DENGAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN OGAN ILIR, NOMOR : ..... TAHUN 2017.

YAITU SEBAGAI BERIKUT :

A. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I , terdiri dari :


  1. Kecamatan
  2. Kecamatan
  3. Kecamatan
  4. Kecamatan


B. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II , terdiri dari :


  1. Kecamatan Rambang Kuang
  2. Kecamatan Payaraman
  3. Kecamatan Lubuk Keliat
  4. Kecamatan Indralaya Selatan
  5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


C. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III , terdiri dari :


  1. Kecamatan
  2. Kecamatan
  3. Kecamatan
  4. Kecamatan



D. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV , terdiri dari :


  1. Kecamatan
  2. Kecamatan
  3. Kecamatan
  4. Kecamatan