Laman

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN

Membangun Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIMWASDA)

Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintahan desa. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah, pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu, pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja, pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme, penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa. Pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah berpedoman pada norma:
a. obyektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan;
b. terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan;
c. efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat;
d. mendidik dan dinamis.
Dari beberapa ketentuan tersebut untuk dapat lebih meningkatkan kinerja pengawasan dalam hal penerapan pengawasan yang berorientasi teknologi IT dan dalam upaya pengaksesan yang lebih cepat dan akurat diperlukan sebuah sistem aplikasi pengawasan yang dapat mengakomodir kondisi tersebut.
Tujuan
Mengimplementasikan penerapan secara bertahap Sistem Informasi Manajemen Pengawasan pada Unit Kerja Pengawas Daerah.
Dasar Hukum
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003, tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan e-Government.
4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Konsep Pengembangan SIMWAS
Konsep pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) pada Unit Kerja Pengawas Daerah yang memiliki tugas pokok Pengawasan ditentukan oleh :
  1. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dari Unit Kerja Pengawas Daerah.
  2. Jenis informasi sumber daya yang dimiliki oleh Unit Kerja Pengawas Daerah.
  3. Jenis layanan yang diberikan oleh Unit Kerja Pengawas Daerah.
Hal ini menentukan struktur data dan proses yang menjadi dasar penyusunan rencana SIMWAS di setiap unit kerja pengawasan. Jenis layanan yang diberikan dan jenis informasi yang dibutuhkan menentukan pola dan prioritas pengembangan SIMWAS suatu Instansi. Pola tersebut menyangkut hubungan Government to Government (G2G). Dalam pengembangan SIMWAS, perlu diperhatikan dan disiapkan aspek kepemimpinan (e-leadership), aspek kesadaran akan manfaat SIMWAS (awareness building), aspek sumber daya manusia, serta peraturan perundangan yang mendukung (applied regulation). Seluruh aspek tersebut berperan dalam menentukan desain arsitektur sistem informasi yang akan dibangun.
Pengembangan SIMWAS di Organisasi Pengawasan, dilandasi oleh 4 (empat)
infrastruktur utama, meliputi:
§ Suprastruktur SIMWAS yang memuat antara lain kepemimpinan manajemen (e-leadership), sumberdaya manusia (human resources) dan peraturan yang terkait dengan pengembangan SIMWAS (regulation).
§ Infrastruktur jaringan yang memuat antara lain protokol komunikasi, topologi, teknologi dan keamanan.
§ Infrastruktur informasi yang memuat antara lain struktur data, format data, metoda berbagi data (data sharing), dan sistem pengamanannya.
§ Infrastruktur aplikasi yang memuat aplikasi pengawasan.
Pengintegrasian sistem informasi pada hasil kerja dan kinerja dari masing-masing aparat pengawas/auditor menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai tahap pematangan, pemantapan dan pemanfaatan sebagai langkah lebih lanjut dalam penerapan aplikasi SIMWAS. Strategi pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Tindak Lanjut (TLHP) sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dari Organisasi Pengawasan daerah.
APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGAWASAN (SIMWAS)
I. ANALISIS SISTEM
Pelaksanaan analisis sistem dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain:
1. Analisis laporan yang dihasilkan sistem saat ini. Dalam tahap ini analis sistem mempelajari output laporan yang dihasilkan dalam organisasi pengawasan saat sebelum penerapan sistem, meliputi:
a. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
b. Program Kerja Pemeriksaan (PKP)
c. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)
d. Pokok-pokok Hasil Pemeriksaann (P2HP)
e. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
f. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
2. Menganalisis alur proses kerja pengawasan. Dalam tahap ini analisis sistem akan mempelajari alur proses kerja pengawasan meliputi :
a. Ruang lingkup pengawasan
b. Sasaran pemeriksaan
c. SKPD yang diperiksa
d. Jadwal pelaksanaan pemeriksaan
e. Jumlah tanaga pemeriksa yang dibutuhkan
f. Anggaran yang dibutuhkan.
g. Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.
II. ANALISIS SUMBER DAYA
Tahapan yang dilakukan dalam menganalisis sumberdaya untuk penerapan aplikasi SIMWAS pada Unit Kerja Pengawas Daerah meliputi :
1. Survei Pendahuluan
Pekerjaan ini dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang sebanyak mungkin agar sistem yang dibangun dapat sesuai dengan kehendak user (pemakai) dalam hal ini Unit Kerja Pengawas Daerah. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh 2 orang analis sistem dengan waktu 10 hari kerja.
2. Analisis Sistem
Hasil survei pendahuluan tersebut selanjutnya akkan digunakan untuk menganalisis sistem, yaotu menghasilkan analisis terhadap sistem yang ada, gambaran sistem yang dibuat, pembiayaan sumber daya yang dipakai serta manfaat ayang diperoleh Unit Kerja Pengawas Daerah dalam menerapkan Aplikasi SIMWAS tersebut. Waktu kerja adalah 10 hari dengan 1 orang analis sistem.
3. Desain Sistem
Pada taham ini dibangun rancangan secara garis besar dan rinci mengenai kerja operasional komputer terhadap sistem yang dibangun tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 1 orang analis sistem dalam waktu 10 hari kerja.
4. Pembuatan Jaringan
Pembuatan jaringan dikerjakan oleh teknisi jaringan komputer menurut spesifikasi yang diberikan oleh sistem analis. Kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu 10 hari dan dilaksanakan oleh 1 orang teknisi jaringan komputer.
5. Pembuatan Program
Pembuatan program dikerjakan oleh programer menurut spesifikasi yang diberikan oleh sistem analis. Kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu 30 hari dan dilaksanakan oleh 2 orang programer
6. Tes Jaringan
Setiap jaringan (network) akan dites dengan menggunakan data bayangan yang diberikan oleh sistem analis. Kegiatan ini dilaksanakan oleh teknisi jaringan komputer.
7. Tes Program
Setiap jaringan (network) akan dites dengan menggunakan data bayangan yang diberikan oleh sistem analis. Kegiatan ini dilaksanakan oleh programer.
8. Tes sistem
Setelah kegiatan pembuatan program selesai, maka dilakukan tes sistem. Kegiatan ini dilaksanakan 10 hari oleh sistem analis, programer dan teknisi.
9. Pelatihan dan Transformasi Sistem
Kegiatan pelatihan dan transformasi sistem ditujukan kepada tenaga outsorcing dan tenaga pemelihara sistem dari pegawai Unit Kerja Pengawas Daerah, Kegiatan ini dilaksanakan selama 30 hari kerja.
10. Implementasi Sistem
Pengimplementasian aplikasi SIMWAS menggunakan tehnik pararel run, yaitu menjalankan sistem lama dan baru secara bersamaan pada satu kondisi dimana aplikasi SIMWAS dapat berjalan tanpa kesalahan sama sekali kegatan ini akan diawasi oleh sistem analis selama 1 bulan.
11. penyerahan sistem
Kegiatan ini merupakan tahap akhir dari pembangunan sistem, yaitu menyerahkan sistem kepada pemakai (user) dalam hal ini Unit Kerja Pengawas Daerah dan sekaligus mengimplementasikan secara penuh.
Sumber daya yang digunakan dalam pembangunan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan pada Unit Kerja Pengawas Daerah antara lain:
  1. Tenaga Pembangunan Aplikasi SIMWAS meliputi :
    1. 1 orang analis sistem
    2. 1 orang teknisi jaringan
    3. 2 orang programer
  2. Waktu pelaksanaan pembangunan Aplikasi SIMWAS berdasarkan skedul terlampir.
  3. Perangkat Keras (Hard ware)
1. PC SERVER 1 unit spesifikasi IBM System x3400 Intel Xeon Quad Core model with 8MB L2 cache• XD-Bit• EM64T and Enchanced Speed Step Tech• PC2-5300 DDR2 SDRAM 8slots (up to 32 GB)• 48xCD-ROM• SATA HDD up to 4 Byas (max 1TB) or SAS HDD up to 8 Bays (max. 2.4TB)• Integrated Dual Channel SATA Controller or Dual SAS Controller with ServeRAID 8k-l Support with RAID 0• 1• 10• Three PCI-Express•two PCI-X 64-bit/133MHz and one PCI 32-bit/33MHz slot• 4 USB (2.0)• parallel• two serial (9-pin)• graphics (DB-15)• 10/100/1000 Ethernet• RJ-45 (sys mgmt)• XVGA Graphics ATI RN50(ES 1000)• Power Supply 670 watt or 1x835 W (optional 2nd HS RPS) HS Power Supply• From Factor TOWER• w/o Keyboard/Mouse• ServerGuide and IBM Director 5.1• Warranty 3 years & Labor.
2. Scaner Canon DR 3080 CII 1 unit
3. Monitor LCD 1 unit
4. UPS ICA 2000VA 1 unit



"PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI PENGAWAS INTERNAL"


"Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern adalah efektivitas "peran" Aparat "Pengawasan Intern" Pemerintah (APIP). 




Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian negara/lembaga dan penyelenggaraan pemerintahan "daerah". Hal ini sejalan dengan peran "pengawasan intern"untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian "Intern" Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian "Intern" Pemerintah.
"PERAN INSPEKTORAT DAERAH" SEBAGAI APARAT "PENGAWASAN INTERNAL" PEMERINTAH..
 
Sebagai Aparat "Pengawasan Internal" Pemerintah ( APIP ), "Inspektorat Daerah" memiliki"peran" dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah,"Inspektorat Daerah" menjadi pilar yang bertugas sebagai "pengawas" sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011 tentang Kebijakan "Pengawasan" di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan "Daerah" tahun 2012 pada Point Penajaman "Pengawasan" angka 4 menetapkan perumusan "peran" dari "Inspektorat Daerah" Kabupaten/Kota yaitu melakukan :

a. "Pengawasan" terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di "daerah" kabupaten/kota (urusan wajib dan urusan pilihan) dengan menyusun dan menetapkan kebijakan "pengawasan" di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan "daerah" kabupaten/kota.
 
b. "Pengawasan" pelaksanaan urusan pemerintahan desa dengan ruang lingkup:
1) "Pengawasan" pada Pemerintah Desa;
2) "Pengawasan" pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota; dan
3) Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan.
 
c. Pembinaan di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan "daerah" Kabupaten/Kota dan Desa, dengan ruang lingkup:
 
1) Pendampingan/asistensi meliputi:
a) Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan"daerah" Kabupaten/Kota dan Desa; dan
b) Asistensi penerapan SPIP di lingkungan Penyelenggaraan Pemerintahan "Daerah"Kabupaten/Kota.
 
2) Koordinasi dan sinergitas terhadap:
a) Pelaksanaan Rakorwasnas dan Rakorwasda;
b) Penyusunan Program Kerja "Pengawasan" Tahunan (PKPT) berdasarkan risk based audit plan; dan
c) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil "Pengawasan".
"Pengawasan" pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungs-fungsii dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi "pengawasan"merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab Gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab Bupati dan Walikota. Namun karena katerbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur distribution of power sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern. 

MAKSUD DAN TUJUAN "PENGAWASAN".

Maksud "pengawasan" itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Hal itu sebetulnya sudah disadari oleh semua pihak baik yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam.

Sedangkan tujuan "pengawasan" itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government)


Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat dewasa ini, maka rumusan"pengawasan" yang sederhana itu tidaklah cukup dan masyarakat mengharapkan lebih dari sekedar memperbaiki atau mengoreksi kesalahan untuk perbaikan di masa datang, melainkan terhadap kesalahan, kekeliruan apalagi penyelewengan yang telah terjadi tidak hanya sekedar dikoreksi dan diperbaiki akan tetapi harus diminta pertanggungjawaban kepada yang bersalah. Kesalahan harus ditebus dengan sanksi/hukuman, dan  bila memenuhi unsur tindak pidana harus diproses oleh aparat penegak hukum, sehingga membuat efek jera bagi pelaku dan orang lain berpikir seribu kali untuk melakukan hal yang sama, sehingga praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi berkurang dan akhirnya hilang. Hal seperti itulah yang menjadi cita-cita dan semangat bangsa Indonesia yang tercermin dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).


Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan "daerah" adalah kiprah institusi "pengawas daerah". Sehingga masyarakat bertanya dimana dan kemana lembaga itu, sementara korupsi merajalela. Masyarakat sudah gerah melihat perilaku birokrasi korup, yang semakin hari bukannya kian berkurang tetapi semakin unjuk gigi dengan perbuatannya itu. Bahkan masyarakat memberi label perbuatan korupsi itu sebagai kejahatan yang “luar biasa“, dan biadab, karena diyakini hal itu akan menyengsarakan generasi di belakang hari. Sampai-sampai masyarakat berfikir untuk membubarkan institusi "pengawas daerah" tersebut karena dinilai tidak ada gunanya, bahkan ikut menyengsarakan rakyat dengan menggunakan uang rakyat dalam jumlah yang relatif tidak sedikit.


Secara naluri kegerahan masyarakat itu sebetulnya dapat dipahami, namun berbicara tentang"pengawasan" sebenarnya bukanlah tanggung jawab institusi "pengawas" semata melainkan tanggung jawab semua aparatur pemerintah dan masyarakat pada semua elemen. Karena sebetulnya institusi "pengawas" seperti "Inspektorat Daerah", bukannya berdiam diri, tidak berbuat, tidak  inovatif, adem dan sebagainya. Tetapi jauh dari anggapan itu, insan-insan "pengawas" di "daerah"telah bertindak sejalan dengan apa yang dipikirkan masyarakat itu sendiri. Langkah pro aktif menuju"pengawasan" yang efektif dan efisien dalam memenuhi tuntutan itu telah dilakukan seperti melakukan reorganisasi, perbaikan sistem, pembuatan pedoman dan sebagainya, namun kondisinya sedang berproses dan hasilnya belum signifikan dan terwujud seperti yang diinginkan oleh masyarakat tersebut.



Guna mewujudkan keinginan tersebut diperlukan langkah-langkah pragmatis yang lebih realistis dan sistematis dalam penempatan sumberdaya manusia pada lembaga "pengawas daerah", mulai dari pimpinannya sampai kepada staf/pejabat yang membantu dan memberikan dukungan untuk kesuksesan seorang pimpinan lembaga "pengawas" tersebut. Seorang pimpinan organisasi akan memberikan pewarnaan terhadap organisasi tersebut, dan ia akan berfungsi sebagai katalisator dalam organisasinya, sehingga untuk itu ia harus punya integritas, moralitas dan kapabilitas serta kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.  Sehingga dengan demikian, tugas"pengawasan" yang dilaksanakan merupakan bagian dari solusi, dan bukan bagian dari masalah.

"Inspektorat Daerah" sebagai Aparat"Pengawasan Internal" Pemerintah berperan sebagai Quality Assurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas"pengawasan"nya adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Pemerintah "Daerah" (SKPD) serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.


PENGAWASAN INTERNAL PEMRINTAH

Selama pelaksanaan dari tahun 2010-2015 pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir pada desa, kelurahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi kecamatan, kantor, dinas, badan dan sekretariat daerah tercantum dalam tabel dibawah ini:
TABEL 1.
HASIL PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA PADA
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2011-2015
NO.
TAHUN
JUMLAH
TINDAK LANJUT *)
TEMUAN
SARAN & REKOMENDASI
S
D
B
1
2011
699
947
668
0
0
2
2012
741
1008
725
0
0
3
2013
717
1013
685
0
0
4
2014
880
1117
880
0
0
5
2015
1386
1619
1386
0
0
JUMLAH
4423
5704
4344
0
0

Dalam tabel diatas selama 5 (lima) tahun berjalan terdapat 4423 temuan dan 5704 saran dan rekomendasi dari seluruh temuan, saran dan rekomendasi telah ditindaklanjuti.
1.     Audit kasus/Khusus.
Hasil audit khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir dari tahun 2010 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel 2. Pada tabel ini seluruh kasus telah ditindaklanjuti.
TABEL 2.
HASIL AUDIT KASUS/KHUSUS PADA
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2011-2015
NO.
TAHUN
JUMLAH KASUS YANG DIPERIKSA
JML KASUS YANG MASIH DIPANTAU
TINDAK LANJUT *)
S
D
B
1
2011
34
0
34
0
0
2
2012
37
0
37
0
0
3
2013
35
0
35
0
0
4
2014
36
0
36
0
0
5
2015
42
0
42
0
0
JUMLAH
184
0
184
0
0