Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 43 tahun 2019 tentang Perubahan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas,dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

1. Tugas Pokok

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

2. Fungsi

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud di atas Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi :

a) Perumusan kebijakan teknis pengawasan;

b) Perencanaan program pengawasan;

c) Penyelenggaraan pemeriksaan dan evaluasi hasil pengawasan;

d) Penyelenggaraan pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan;

e) Fasilitasi pengawasan; dan

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JABATAN FUNGSIONAL YANG ADA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN ILIR, terdiri dari :

1. Jabatan Fungsional Umum (JFU)

2. Jabatan Fungsional Auditor (FFA)

3. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JFP2UPD)

Seluruh Jabatan Fungsional yang ada di Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 sudah terisi oleh pejabat sesuai dengan keputusan peraturan yang berlaku.

Fungsional Auditor

Jabatan Fungsional Auditor adalah jenis jabatan fungsional pada pegawai negeri di Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan di bidang pengawasan dan bersifat mandiri. Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dibentuk dengan tujuan untuk menjamin pembinaan profesi dan karier, kepangkatan dan jabatan bagi PNS yang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sejarah

Jabatan Fungsional Auditor muncul pertama kali pada tahun 1996 melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Instansi Pemerintah yang pertama kali menerapkan JFA adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebelum lahirnya JFA, di BPKP telah dikenal adanya Pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan (PKP) yang telah dirintis sejak tahun 1983.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/1996, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditetapkan sebagai Instansi Pembina JFA di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Ruang lingkup pembinaan JFA di lingkungan APIP tersebut meliputi BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen,Inspektorat Utama/Inspektorat Kementerian/LPND, dan unit kerja pemerintah lainnya yang melaksanakan tugas pengawasan intern serta Badan Pengawas (Inspektorat) Provinsi/Kabupaten/Kota.

Penerapan JFA mulai merambah ke instansi pengawasan lain seperti di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen/LPND pada tahun 2000 dan selanjutnya pada tahun 2003 mulai muncul di lingkungan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda). Dengan penerapan JFA tersebut diharapkan akan tercipta profesionalisme di bidang pengawasan.

Jenjang Jabatan

Jenjang jabatan yang ada dalam JFA terdiri dari :

Auditor Trampil
1. Auditor Pelaksana
2. Auditor Pelaksana Lanjutan
3. Auditor Penyelia
Auditor Ahli
1. Auditor Pertama
2. Auditor Muda
3. Auditor Madya
4. Auditor Utama

Mekanisme Pengangkatan

Pengangkatan seorang pegawai negeri ke dalam Jabatan Fungsional Auditor dapat dilakukan melalui tiga mekanisme yaitu:

Pengangkatan pertama
Pengangkatan perpindahan
Pengangkatan inpassing

Selain harus memenuhi beberapa persyaratan administratif, seorang pegawai negeri yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Auditor diharuskan untuk lulus Ujian Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya.

Kompetensi PFA

Sebagai sebuah profesi, maka kompetensi seorang Pejabat Fungsional Auditor (PFA) diukur dari beberapa aspek yaitu:

Pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan dan pelatihan yang diikuti.
Pengalaman pengawasan yang ditunjukkan melalui besaran angka kredit yang berhasil dikumpulkan dalam satu periode waktu. Perolehan angka kredit tersebut akan dinilai secara reguler tiap semester.

PFA dalam melaksanakan tugas pengawasan selain ditentukan oleh jenjang jabatan yang didudukinya juga ditentukan oleh peran yang diembannya yaitu peran Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim atau Anggota Tim. Penentuan peran tersebut disesuaikan dengan sertifikasi yang telah dimiliki PFA.

Pembinaan atas kompetensi PFA dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang meliputi dua jenis diklat, yaitu:

Diklat sertifikasi auditor yaitu diklat dalam rangka persiapan sertifikasi
Diklat teknis substantif yaitu diklat yang berkaitan dengan tupoksi PFA yang bersangkutan dan kebutuhan organisasi.

URAIAN TUGAS AUDITOR INSPEKTORAT

Uraian tugas memiliki pengaruh signifikan di fungsi pengawasan. Uraian tugas menggambarkan peran masing-masing pejabat pengawas pemerintah (auditor) di fungsi pengawasan (Inspektorat). Fungsi pengawasan harus diisi oleh orang-orang yang kompeten untuk pelaksanaan tugas. Perkembangan profesi audit internal saat ini sangat menuntut auditor yang profesional atas berbagai upaya pelaksanan audit yang dilaksanakan. Hanya auditor yang memiliki kinerja baik dan terbaiklah yang dapat dipertahankan. Prinsipnya adalah lebih baik memiliki jumlah auditor terbatas (jumlah yang sedikit) tetapi dengan kompetensi tinggi dan memadai daripada memiliki jumlah auditor yang banyak tetapi dengan kompetensi dan kemampuan yang terbatas. Fungsi pengawasan membutuhkan orang-orang yang memiliki daya intelegensia tinggi, intuitif, imajinatif, dan inisiatif tinggi. Biasanya, tipe auditor ini sangat dicari dan memiliki nilai yang tinggi.

Dengan alasan latar belakang kompetensi yang tinggi tersebut, uraian tugas harus dibuat dengan hati-hati. Dalam uraian tugas harus ditetapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk penyelesaian tugas dengan cara yang terbaik dan bukan hanya sekedar selesai saja untuk penugasan yang dijalankan. Penggambaran uraian tugas sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya harus menjadi dasar dan dikaitkan langsung dengan remunerasi yang diberikan kepada auditor yang berprestasi, agar hal ini dapat menjadi daya tarik yang tinggi bagi siapapun auditornya, yaitu dalam rangka untuk memberikan yang terbaik untuk setiap penugasan audit yang dilaksanakan.

Secara umum, uraian tugas auditor di lingkungan inspektorat terbagi menjadi dua, yaitu uraian tugas secara struktural dan fungsional. Secara struktural, jabatan tertinggi di fungsi pengawasan dipegang oleh Kepala Inspektorat, yang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah istilah Bawasda diganti menjadi Inspektorat dan Kepala Inspektorat diganti menjadi Inspektur, baik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Begitu juga dengan dberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Seorang inspektur atau kepala inspektorat umumnya dibantu oleh beberapa orang di bidang masing-masing, yang memegang jabatan sesuai dengan sifat atau jenis pekerjaan audit yang menjadi area tanggung jawabnya.

Secara fungsional, uraian tugas auditor inspektorat mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19/1996 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, ditetapkan di pasal 6 mengenai jenjang jabatan fungsional auditor adalah sebagai berikut:

AUDITOR TRAMPIL
Auditor Trampil Pemula.
Auditor Trampil Pratama.
Auditor Trampil Muda.

AUDITOR AHLI
Auditor Ahli Pratama.
Auditor Ahli Muda.
Auditor Ahli Madya.
Auditor Ahli Utama.

Selanjutnya, di dalam Keputusan Menpan No. 19/1996 Pasal 7 dijelaskan mengenai uraian tugas dan kegiatan auditor untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional auditor, Uraian tugas baik untuk auditor trampil maupun ahli tergantung dari perannya di dalam penugasan audit, yaitu apakah sebagai pengendali mutu, pengendali teknis, ketua tim, atau anggota tim. Berikut sebagian dari uraian tugas dan kegiatan auditor trampil dan auditor ahli dalam menjalankan perannya:

Peran Sebagai Anggota Tim:
1. Melaksanakan pemeriksaan akuntan.
2. Melaksanakan audit keuangan dan atau ketaatan.
3. Mengkompilasi laporan.
4. Menguji dan menilai dokumen.
5. Melaksanakan audit operasional.
6. Mengkaji sistem pengendalian manajemen obyek pengawasan.
7. Mengkaji hasil pengawasan.
8. Memantau tindak lanjut hasil pengawasan.
9. Meringkas hasil pengawasan untuk pihak yang berkompeten.
10. Melaksanakan audit khusus.
11. Melaksanakan audit akuntabilitas.
12. Mengumpulkan data dan atau informasi intelijen.
13. Mengkaji hasil audit (peer review).
14. Mengkaji kinerja obyek pengawasan.
15. Melaksanakan penelitian di bidang pengawasan.
16. Memproses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.
17. Memberikan kesaksian dalam peradilan kasus hasil pengawasan.

Peran Sebagai Ketua Tim:
1. Melaksanakan pemeriksaan akuntan.
2. Melaksanakan audit keuangan dan atau ketaatan.
3. Melaksanakan audit operasional.
4. Melaksanakan audit khusus.
5. Melaksanakan audit akuntabilitas.
6. Menguji dan menilai dokumen.
7. Melaksanakan penelitian di bidang pengawasan.
8. Mengkaji hasil penelitian.
9. Mengkompilasi hasil pengawasan.
10. Meringkas hasil pengawasan untuk pihak yang berkompeten.
11. Mengkaji kinerja obyek pengawasan.
12. Mengkaji sistem pengendalian manajemen obyek pengawasan.
13. Mengkaji hasil audit (peer review)
14. Memantau tindak lanjut hasil pengawasan.
15. Memproses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.
16. Memberikan kesaksian dalam peradilan kasus hasil pengawasan.
17. Menyiapkan program kerja pengawasan tahunan.
18. Membina dan menggerakan Aparat Pengawasan Fungsional (APF).
19. Melaksanakan asistensi dan konsultansi di bidang pengawasan.
20. Melaksanakan penyuluhan di bidang pengawasan.
21. Membuat laporan akuntabilitas.
22. Mengkaji laporan hasil audit akuntabilitas.
23. Membuat laporan hasil pengawasan.
24. Mengkaji laporan hasil pengawasan.
25. Memaparkan hasil pengawasan.

Peran Sebagai Pengendali Teknis:
1. Mengkaji hasil pengawasan
2. Mengkaji kinerja obyek pemeriksaan.
3. Mengkaji hasil audit (peer review)
4. Memantau tindak lanjut hasil pengawasan.
5. Memproses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.
6. Memberikan kesaksian dalam peradilan kasus hasil pengawasan.
7. Menyiapkan kebijakan pengawasan tahunan.
8. Menyiapkan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan.
9. Menyiapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
10. Menyusun pedoman dan atau sistem pengawasan.
11. Memutakhirkan pedoman dan atau sistem pengawasan.
12. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis.
13. Mengkaji laporan hasil pengawasan.

Peran Sebagai Pengendali Mutu:
1. Menyiapkan perumusan kebijakan pengawasan.
2. Menyiapkan rencana induk pengawasan.
3. Menyiapkan kebijakan pengawasan tahunan.
4. Menyiapkan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan.
5. Menyiapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
6. Menyusun pedoman dan atau sistem pengawasan.
7. Memutakhirkan pedoman dan atau sistem pengawasan.
8. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis pengawasan.
9. Memutakhirkan petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis pengawasan.
10. Mengkaji diklat pengawasan.

Untuk memastikan apakah auditor melaksanakan penugasan audit sesuai dengan uraian tugas dan memenuhi persyaratan mutu pekerjaan auditnya, maka untuk monitoring dan pengendalian pekerjaan audit, antara lain dilakukan melalui:
1. Kartu Otorisasi Penugasan Audit
2. Daftar Check list

3. Kartu Pengendali Jam Pekerjaan Audit

4. Indeks di Kertas Kerja Audit

5. Program Kerja Audit

6. Kertas Kerja Audit

7. Rapat Pembahasan

8. Ikhtisar/Lembar Temuan dan Rekomendasi.

9. Draft Laporan.

JABATAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN).
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan, adalah PNS/ASN yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan teknis pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butirbutir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Pemerintahan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Instansi Pembina, adalah Kementerian Dalam Negeri. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga lainnya yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan bukan pemberhentian sebagai PNS/ASN.

Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas

menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan. Komite Sertifikasi Pengawas Pemerintahan adalah komite yang dibentuk oleh Pimpinan Instansi Pembina yang bertugas memberi pertimbangan dan/atau usulan yang bersifat strategis tentang arah dan pengembangan kompetensi Pengawas Pemerintahan. Formasi Jabatan Pengawas Pemerintahan adalah jumlah Pengawas Pemerintahan dalam jenjang jabatan tertentu, yang diperlukan oleh suatu unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.

Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara obyektif digunakan untuk menyelesaikan

pekerjaan dari kegiatan unsur utama. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS/ASN berupa pendidikan, pengetahuan, keahlian dan sikap profesional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Pendidikan adalah suatu proses belajar-mengajar dalam bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional, yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang telah diakreditasi oleh lembaga yang berwenang, pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal dan pendidikan non formal.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan dan pelatihan adalah salah satu jenis pendidikan non formal yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan seseorang dalam bidang tertentu.

Pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap profesional yang harus dimiliki oleh Pengawas Pemerintahan adalah pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap profesional di bidang pengawasan pemerintahan. Kualifikasi pendidikan adalah syarat pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap profesional yang harus dipenuhi oleh Pengawas Pemerintahan.

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah

Berikut daftar besarnya tunjangan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah menurut PERPRES No 4 Tahun 2012.

download PERPRES No 4 Tahun 2012
download lampiran PERPRES No 4 Tahun 2012

JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Pengawas Pemerintahan	Pengawas Pemerintahan Madya	Rp. 900.000,00
	Pengawas Pemerintahan Muda	Rp. 600.000,00
	Pengawas Pemerintahan Pertama	Rp. 300.000,00

DAFTAR NAMA-NAMA PEGAWAI FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (JAFUNG P2UPD) PADA INSPEKTORAT KAB OGAN ILIR TAHUN 2017 :

JABATAN FUNGSIONAL P2UPD :

1. H. MUCHSIN OTMAN, ST, M.Si (NIP. 19690208 199503 1001)

PEMBINA TINGKAT I (GOL IV/B)

PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA

2. M.SYUKRI EFFENDI, S.IP, M.Si (NIP. 197011031997031002)

PEMBINA (GOL. IV/A)

PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA

3. Drs. ZAINAL ARIFIN S (NIP. 195905031989031005)

PEMBINA (GOL. IV/A)

PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA

4. USMAN, S.Sos (NIP. 1963090119850310050

PENATA TK I (GOL. III/D)

PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA

REVIEW LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

Pengertian Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi inspektorat untuk member keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keyakinan terbatas yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah karena dalam reviu tidak dilakukan pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber.

Reviu LKPD dilakukan dalam 3 tahapan sebagai berikut yaitu : (1) Perencanaan Reviu, (1) Pelaksanaan Reviu, dan (3) Pelaporan Reviu .

Ruang lingkup reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah meliputi :

· Penilaian terbatas terhadap keandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
· Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Artinya, jika terdapat kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern, serta terdapat ketidaksesuaian laporan yang disajikan dibandingkan dengan SAP, maka dilakukan penelaahan lebih lanjut. Penelaahan lebih lanjut dapat dilakukan dengan melihat kesesuaian antara angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan terhadap buku besar, buku pembantu, catatan dan laporan lain yang digunakan dalam sistem akuntansi di lingkungan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah dilakukan untuk memberikan keyakinan atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat (opini) atas laporan keuangan. Selain itu, reviu memiliki tingkat keyakinan lebih rendah dibandingkan audit.

Jadi tujuan reviu atas Laporan keuangan Pemerintah daerah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Perbedaan Reviu Dan Audit

Dalam praktiknya, pelaksanaan kegiatan reviu seringkali memiliki persamaan dengan pelaksanaan kegiatan audit. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu diberikan batasan-batasan yang membedakan antara kegiatan reviu dengan kegiatan audit.

Berbeda dengan Audit, reviu tidak mencakup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bahan bukti, serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu audit. Sebagai contoh, dalam hal pengadaan barang modal yang nilainya material, proses reviu hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam aktiva tetap, sedang dalam audit, harus dilakukan pengujian bahwa prosedur pengadaan barang tersebut telah silakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbedaan juga dapat dilihat berdasarkan tujuan audit yaitu untuk memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, sedangkan tujuan reviu hanya sebatas memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Reviu tidak mencakup suatu pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa, bukti pembayaran/kuitansi, serta berita acara fisik atas pengadaan barang/jasa, dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah audit.